masa reformasi indonesia 1998

 

Masa Reformasi Indonesia 1998

 

Latar belakang reformasi,

1.       Krisis moneter

2.       Kebebasan berpendapat/pers

3.       Maraknya KKN

4.       Kejenuhan terhadap pemerintah yang berlangsung selama 32th

5.       Kekacauan terjadi disegala aspek

 

 Ageda reformasi 1998

 

1.       Adili soeharto dan kroni kroninya

2.       Amandemen UUD 1945

3.       Penghapusan dwi fungsi ABRI

4.       Otonomi daerah yang seluas luasnya

5.       Supremasi hukum

6.       Pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

 

Ciri Ciri pokok reformasi

1.       Pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden RI pada 21 Mei 1998

2.       Kebebasan berpendapat

3.       Masalah Dwi fungsi ABRI, ABRI pada masa itu juga mempunyai kedudukan politik di DPR yaitu fraksi ABRI untuk itu diambil langkah - langkah sebagai berikut :

a.       Jumlah anggota ABRI yang duduk di DPR dikurangi, dari 75 orang menjadi 38 orang.

b.       Kepolisian Republik Indonesia (POlri) memisahkan diri dari ABRI pada 5 Mei  1999.

c.       Istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara (TNI AU), Angkatan Darat (TNI AD), dan Angkatan Laut (TNI AL).

4.       Reformasi bidang hukum, oleh BJ Habibie diambil dari Langkah Langkah berikut :

a.       Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik beruipa Undang-Undang, peraturan pemeruntah, maupun peraturan mentri.

b.       Melahirkan 69 Undang-Undang.

c.       Penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman 

5.       Diagendakan sidang istimewa MPR pada tanggal 10 -15 Mei 1998, dengan harapan dari sidang istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan.

6.       Diadakan Pemilu 1999, dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai

 

7.       Sidang Hasil Pemilu 1999

Sidang Umum MPR dilaksanakan 14-21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban presiden Habibie.

Pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh sidang MPR, salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timor Timur yang membuat lepas dari Indonesia.

Sebelum mendengarkan pertanggung jawaban presiden Habibie, telah dilakukan pemilihan ketua MPR dan DPR, dengan hasil terpilih :

a.       Amien Rais sebagai ketua MPR

b.       Akbar tanjong sebagai ketua DPR

Kemudian terpilih 3 kandidat kuat yang terpilih: GusDur, Megawati dan Yusli Iza mahendra

Dan akhirnya terpilih sebagai Presiden : Gus Dur dan Wakil Presiden : Megawati

8.       Kebijakan-kebijakan  pada masa kepresidenan BJ Habibie sbb

A.      Bidang ekonomi

Moneter 

·         Mengendalikan jumlah uang yang beredar

·         Menaikkan suku Bunga

·         Sertifikat Bank Indonesia menjadi 70 %

·         Menerapkan bank sentral independent

Perbankan

·         Menerbitkan obligasi Rp/650 triliun untuk menalangi perbankan

·         Menutup 38 bank & mengambilalih 7 bank

Fiskal

·         Membatalkan sejumlah proyek infrastruktur

·         Menghentikan perlakuan khusus bagi mobil nasional

·         Membiayai program jarring Pengaman Sosial

Korporasi

·         Merestrukturisasi utang swasta lewat skema Indonesia Debt

·         Restructuring Agency dan Prakarsa Jakarta

·         Melarang Praktik monopoli bagi Bulog & Pertamina

 

B.      Bidang Politik dan Budaya

·           Otonomi daerah seluas-luasnya

·           Berakhirnya diskriminasi etnis china

·           Membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan oleh rezim orde Baru

·           Lahirnya Komnas Perempuan

·           Wewenang Bank Indonesia → Habibie melakukan rekonstruksi perbankan Indonesia dan melakukan penyehatan perbankan komersial dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah melalui UU No,23 tahun 1999

·           Memberi referendum kepada Timur-timor , yang sekarang telah lepas dari Indonesia dan berganti nama TIMOR LESTE

 

 

Ulasan Kami:

 

Krisis Ekonomi tahun 1998 dimulai sejak Juli 1997 ketika Menteri Keuangan Mar’Ie Muhammad melikuidasi 16 Bank di Indonesia, Kemudian diikuti dengan nilai mata uang rupiah terhadap dollar waktu itu terus melemah. Hal ini mengakibatkan nilai tukar uang Indonesia terhadap nilai barang tidak bernilai dan masyarakat menjadi rendah daya beli sehingga pada puncaknya langkanya sembako di masyarakat.

Hal inilah menjadi awal krisis dimulai dan memunculkan aktivis-aktivis reformasi, guna merombak struktur tata negara yang baru. Kemudian muncul demo-demo yang diawali oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Tuntutan-tuntutan demo baik dari aktivis mahasiswa maupun dari masyarakat meminta pembersihan KKN , menurunkan soeharto dan agenda agenda lain dalam reformasi yang telah disebutkan diatas.

Kemudian setelah reformasi 1998, munculah partai-partai baru dan kebiaasaan baru. Salah satunya adalah kebebasan dalam mengungkap pendapat baik surat maupun lisan dengan demo yang telah diatur undang-undang tahun 1999, dengan cara melapor sebelum melakukan demo.

 Dari reformasi 1998, kemudian telah mengubah tatanan bernegara Indonesia yang tertuang dalam amandemen UUD 1945, :

dimana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

Presiden terpilih  menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih Kembali maksimal 2 periode.

Fraksi ABRI dan utusan daerah dihilangkan, dimana ABRI difungsikan sebagai alat negara untuk mempertahankan NKRI bukan sebagai alat politik pemerintah.

Sehingga tiap tiap anggota ABRI tidak memiliki hak pilih dalam pemilu.

Tapi sayangnya dalam kebijakan ekonomi, yang ditonjolkan justru kenaikkan suku bunga bank, yang notabene adalah RIBA, dengan suku bunga sampai dengan 70%.